Dengan mempelajari ekologi administrasi Negara dapat diketahui cirri-ciri suatu system administrasi Negara dari suatu masyarakat, bangasa dan negara tertentu dan selanjutnya dapat dipahami pula mengapa mengapa dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara itu telah tumbuh dan berkembang suatu system administrasi tertentu. Lain dari pada itu, dengan memahami kondisi suatu masyarakat, bangsa dan negara kita dapat menyusun dan mengembangkan suatu system administrasi Negara yang cocok dengan kondisi masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan.
Karena suatu lingkungan mempunyai beberapa macam aspek maka perlu diterapkan aspek yang mana yang relevan bagi sesuatu system administrasi negara. Kesulitan akan semakin bertambah oleh karena demikian banyak factor-faktor lingkungan yang mempengaruhi administrasi negara, sehingga perlu dilakukan penentuan faktor-faktor mana yang esensial dan penting serta mana yang tidak esensial dan tidak penting. Untuk mengetahui model ini biasanya diciptakan suatu model sebagai alat analisa.Model ini dimanfaatkan sebagai sarana dalam perbandingan berbagai system administrasi Negara, guna menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya.
Faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah terdiri dari :
1. Lokasi dan posisi geografi,
2. Keadaan dan kekayaan alam,
3. Keadaan dan kemampuan penduduk.
Untuk lebih jauh memahami faktor alamiah dari ekologi administrasi tersebut, berikut penjelasannya :
A. Lokasi dan posisi geografi.
Posisi geografi suatu Negara menunjukan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang/tempat dan waktu sehingga menjadi jelas batas-bataswilayah negara pada suatu saat tertentu.Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak/pengaruh terhadap struktur dan prilaku administrasi Negara.
a. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi Negara.
(1) Bentuk wujudnya ke dalam, geografi Indonesia merupakan kepulauan (archipelago), terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil, dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi dan luas wilayah perairan/lautan 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 km persegi. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan sekitar 1 : 3 jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain sehingga pulau-pulau jadi tidak terisolasi, dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi. Dalam hubungan ini tepatlah apabila dalam Departemen Perhubungan terdapat Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan Direktorat Jendral Perhubungan udara, yang dengan program-programnya masing-masing berusaha meningkatkan perhubungan laut dan perhubungan udara dalam rangka menerobos isolasi pulau-pulau tersebut.
Lain daripada itu wilayah daratan Indonesia yang sebagian terdiri dari gunung-gunung berapi yang masih aktif di samping lembah-lembah ngarai, mengakibatkan sebagian tanah menjadi labil. Hal ini sering menimbulkan bencana alam berupa gunung api meletus, banjir lahar panas dan dingin, tanah longsor dan sebagainya. Guna menanggulangi akibat-akibat ini perlu dipersiapkan Administrasi Negara, dalam satuan yang dulu disebut komando penanggulangan bencana alam, sekarang diubah menjadi satuan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana alam.
(2) Letak astronomic Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, diantra 6 derajat lintang utara dan sebelas lintang selatan, yang berarti beradadi daerah tropic. Iklim tropis yang panas dan lembab menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup subur sehingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat.Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya maka perlu dikelola, diatur pemanfaatannya dan sekaligus peremajaannya.Untuk ini semua diperlukan data unit administrsi negara dan tergabung dalam Direktorat Jendral Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian.Di samping itu iklim tropis juga sering menimbulkan kesulitanberhubung besarnya curah hujan, ditambah sebagian hutan telah dibabat dalam rangka budidaya manusia, sungai-sungai meluap dan banjir manimpa sebagian penduduk.Dengan demikian menjadi bertambahlah beban satkorlak penanggulangan bencana alam, yaitu mengatasi akibat banjir.Di samping itu disusun pulaprogram-program administrasi negara untuk mengatasi banjir ini, misalnya penghijauan dan reboisasi, penggalian kanal-kanal, pembuatan bendungan pengendali banjir, pelurusan alur sungai-sungai dan sebagainya.Untuk keperluan ini semua, tepatlah apabila pada kabinet sekarang ditunjuk menteri pengawas pembangunan dan lingkungan hidup (PPLH).
(3) Posisi silang Negara Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut ialah asia di sebelah utara Indonesia, dimana terletak negara-negara besar yaitu sebagian wilayah Rusia, RRC, Jepang, dan India dan Australia disebelah selatan Indonesia, yang orientasinya ke barat. Dua samudra, yaitu Samudra Pasifik yang peranan pentingnya telah terbukti sejak perang duniake II dan Samudra India yang semakin penting peranannya berhubungan dengan negara-negara disekitarnya, dan merupakan jalur supply minyak dari timur tengahke Eropa, Amerika dan Jepang. Posisi silang demikian ini menjadikan Indonesia sebagai incaran ideologis, politik, ekonomis, sosial budaya dan militer.Disamping itu juga Indonesia seolah-olah menjadi medan terbuka yang dapat didekati dari segala arah. Atas dasar ini di usahakan agar Indonesia mampu mengontrol wilayahnya dan menangkal bahaya-bahaya yang datang dari segala arah, untuk itu perlu diciptakan seperangkat administrasi negara.Misalnya saja jajaran Departemen Hankam dengan kemampuan di laut dan di udara tangguh,Badan Koordinasi Intelegen Negara, jajaran Departemen Luar Negeri dan sebagainya. Semuanya di arahkan untuk melindungi tanah tumpah darah dan bangsa Indonesia, baik dengan jalan menahan musuh dan kekuatan-kekuatan subversive yang akan masuk ke Indonesia, atau mematikan kekuatan-kekuatan tersebut pada sumbernya di luar Indonesia, maupun dengan jalan mempererat kerjasama di antara negara-negara sahabat, terutama tetangga terdekat dalam bentuk kerjasama regional seperti ASEAN.
b. Pengaruh administrasi Negara terhadap geografi Indonesia.
Pengaruh administrasi Negara terhadap geografi terutama lokasi dan posisinya hampir-hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Semula dianut suatu cara pandang batasan perairan sepanjang3 mil laut diukur pada garis pantai pada waktu air pasang surut (laagwaterlijn). Dalam hal demikian seolah-olah wilayah Indonesia terbelah-belah menjadi beberapa bagian, karena dipisahkan oleh laut yang cukup luas (lebih dari 3 mil laut) dimana kapal-kapal asing dapat memasukinya seperti di laut bebas. Keadaan yang demikian tentu tidak dapat dibiarkan. Berdasarkan pengalaman sejarah bahwa keadaan yang terpisah-pisah itu mudah dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menguasai bangsa Indonesia, dan dipateri perasaan kesatuan dan persatuan karena senasib dan sepenanggungan, maka dalam lingkungan bangsa Indonesia tumbuh semangat persatuan.
B. Keadaan dan kekayaan alam.
Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar, sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alamini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang dan sebagainya. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi sebagai sumber energy yang dapat dimanfaatkan dikemudian, disamping dapat juga mendapatkan bencana alam.
a. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi Negara.
Pengaruh keadaan dan kekayaan alamini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah yang subur perlu dibudidayakan baik untuk bercocok tanam, maupun untuk aquakultur.Lautan yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam, ikan, kerang dan sebgainya perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk.Untuk keperluan ini telah terbentuk seperangkat administrasi negara yang terhimpun dalam departemen dengan komponen-komponennya. Negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum mampu mengendali sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal, oleh karenanya bantuan asing, baik berupa modal dan tenaga ahli tidak dapat dihindarkan.Demikian pula Indonesia, untuk menggali sumber-sumber minyak di lepas pantai pada akhir-akhir ini perlu di perlukan kerjasama dengan pihak asing, demikian pula perusahaan bahan tambang lainnya seperti nikel, aluminium dan sebagainya.
b. Pengaruh administrasi Negara terhadap keadaan dan kekayaan alam.
Pengaruh administrasi Negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas, karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.Pengaruhnya kalau ada, terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real.Misalnya air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga, tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi dan seterusnya.Demikian uraian mengenai keadaan dan kekayaan alam dalam garis bedarnya.
C. Keadaan dan kemampuan penduduk.
a. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap Administrasi Negara
Dalam melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini beberapa hal perlu diperhatikan yaitu:
(1) Jumlah penduduk. Jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi dan yang tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kenutuhan yang sebanding serta penemuan-penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat dikalangan para pemimpin masyarakat. Indonesia, Negara terbesar kelima dalam hal jumlah, setelah Republik Rakyat Cina, India, Amerika Serikat dan Uni Soviet, mempunyai penduduk 119.208.229 jiwa pada tahun 1971 dan 147.490.298 jiwa pada tahun 1980, denagn kenaikan rata-rata 2.32 persen setiap tahun selama 10 tahun terakhir ini, telah mendorong pemerintah untuk sekuat tenaga menghambat laju pertambahan penduduk ini. Sejak semula telah dikhawatirkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tergolong jumlah yang besar dan laju pertumbuhannya cukup tinggi dan oleh karenanya harus ada usaha-usaha pengendalian jumlah penduduk dengan tujuan menghambat pertumbuhannya. Untuk keperluan ini maka ditetapkan program-program pemerintah yang berkenaan dengan ini dan terkenal dengan program keluarga berencana, yang dimulai secara resmi 1969. Organisasinya semula bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), kemudian diubah pada tahun 1970/1971 menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN), dan disempurnakan pada tahun 1971/1972, dan pada perkembangan selanjutnya Badan ini mempunyai susunan vertikal dan melibatkan para Kepala Daerah. Kesemuanya mempunyai dampak terhadap administrasi negara dan daerah dalam lingkungan Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
(2) Distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang, artinya penyebaran di antara berbagai wilayah Negara tidak merata. Sebagai gambaran sejak semula telah didapati bahwa kurang lebih 2/3 penduduk Indonesia berada di pulau Jawa dan Madura, yang hanya merupakan kira-kira 1/13 luas seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil-hasil kedua sensus terakhir, yaitu pada tahun 1971 penduduk Indonesia 119.208.229 yang 76.086.327 berada di pulau Jawa dan Madura, dan pada tahun 1980 penduduk Indonesia 147.490.298 yang 91.269.528 di antaranya berada di pulau Jawa dan Madura. Keadaan yang timpang ini tidak dapat dipertahankan dan harus diambil langkah-langkah nyata dan berencana, untuk mengatasinya dengan memindahkan sebagian penduduk Jawa dan Madura ini ke luar. Untuk keperluan ini pemerintah mempersiapkanseperangkat administrasi negara dengan nama Jawatan/Direktorat Jenderal Transmigrasi. Pada suatu saat Jawatan ini ditingkatkan statusnya, bersama-sama Koperasi dan Pembangunan Desa menjadi Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopemada) dan terakhir berada di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka peningkatan program-program transmigrasi ditunjuk Menteri Muda Urusan Transmigrasi, dan dengan demikian menjadi jelaslah bahwa penunjukkan Menteri Muda tersebut dalam Kabinet Pembangunan III tepat sekali.
(3) Komposisi (umur). Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi negara. Penduduk Indonesia yang berusia 5-9 tahun pada tahun 1971 berjumlah 18.954.108, usia masuk Sekolah Dasar, maka perlu diikuti program Pemerintah yang diimplementasikan oleh administrasi Negara di bidang pendidikan dasar, dengan membangun gedung-gedung SD, merekrut guru-gurunya, mengadakan buku-buku bacaan dan alat-alat perlengkapan lainnya. Karena penduduk yang berusia 15-24 tahun mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase dalam keseluruhan jumlah penduduk, yaitu dari 19.550.149, yang berarti 16,4% dari jumlah penduduk tahun 1971 menjadi 28.465.627 yang berarti 19.3% dari jumlah penduduk tahun 1980, maka harus segera diikuti usaha-usaha memperluas lapangan kerja, di mana pada usia tersebut sebagian dari mereka akan membutuhkan lapangan kerja. Hal ini memerlukan tindakan-tindakan daripada administrasi Negara.
(4) Penghasilan penduduk. Seperti telah dikemukakan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok Negara-negaraberpenghasilan rendah,disamping India, Sri Langka dan Tanzania. Hal ini sudah jelas mengakibatkan kurang mampunya penduduk dan juga perekonomian Nasional mendukung beban pajak yang dipungut Pemerintah untuk membiayai administrasi Negara (gaji pegawai, alat perlengkapan dan sebagainya).
(5) Tingkat pendidikan.Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, bahkan pada tahun 1975 yang sudah melek huruf sekitar 62% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa sekitar 38% masih tergolong buta aksara. Rendanya pendidikan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program bidang pendidikan, hal ini terbukti anggaran belanja sector pendidikan tiap tahun semakin meningkat.bahkan berdasarkan penelitian khusus disementara daerah masih banyak Kepala Desa dan perangkat Pemerintah Desa yang masih buta aksara. Semuanya ini mempengaruhi efisiensi administrasi Negara. Lain daripada itu rendahnya pendidikan rakyat ini menyebabkan belum terwujudnya apa yang oleh prof. riggs disebut “asimilasi” antara administrasi Negara dan rakyat.
(6) Kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi Negara, dalam arti kesehatan penduduk yang masih buruk/rendah mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan.
b. Pengaruh administrasi Negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk.
(1) Departemen tenaga kerja dan transmigrasi khususnya Ditektorat Jendral Transmigrasi dengan jajarannya dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi Negara lainnya misalnya dengan Departemen Dalam Negri dalam suatu Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigtasi (Bakoptrans) dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk.
Selama Pelita II ditargetkan pemindahan dan penempatan 500.000 KK serta usaha-usaha selanjutnya di bidang transmigrasi ini dapat mengubah penyebaran spasial penduduk. Demikian pula usaha-usaha di bidang ketenega-kerjaan, Departemen Netertrans telah menyediakan lapangan kerja guna menampung para pencari kerja, sehinggatidak terjadi penganguran.
(2) Departemen Kesehatan, dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat memprngaruhi keadaan kesehatan penduduk. Khusus program keluarga berencana, dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Walaupun selama sepuluh tahun terakhir ini angka pertumbuhan penduduk tiap tahunnya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 2,32%, tetapi tanpa program KB angka tersebut akan jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena sementara itu program-program di bidang kesehatan lainnya juga berpengaruh terhadap angka kematian, dalam hal ini menurunnya kematian.
(3) Dengan undang-undang wajib belajar, yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran Departemen tersebut yang ditunjang oleh administrasi daerah dapat mencegah buta huruf.
Program pendidikan lainnya yang memberi kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebanyak mungkin warga Negara/penduduk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan meningkatnya keceerdasan rakyat maka komunikasi antara administrasi Negara dan rakyat menjadi lebih mudah dipahami dan dimengerti, serta akhirnya menumbuhkan keikutsertaan rakyat dalam program-program tersebut, dan pada gilirannya dapat menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap admiistrasi Negara. Dengan demikian administrasi memperoleh legitimasi yang besar.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Aspek-aspek alamiah yang terdiri dari : (1) Lokasi dan posisi geografi, (2) Keadaan dan kekayaan alam, dan (3) Keadaan dan kemampuan penduduk, sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan penataan administrasi negara pada suatu bangsa. Penataan administrasi negara haruslah mempertimbangkan aspek-aspek alamiah yang terdapat pada negara yang bersangkutan. Dengan analisis yang benar terhadap aspek-aspek tersebut yang kemudian menjadi dasar penyusunan dan penataan ekologi administrasi negara, maka sudah bisa dipastikan bahwa sistem administrasi negara tersebut menjadi lebih baik.
B. Saran
Berdasarkan pemaparan makalah ini dapat diketahui bahwa peran aspek-aspek alamiah pada ekologi administrasi negara sangatlah besar, olehnya itu kepada pihak yang berwenang dalam penyusunan, penentuan dan penataan Administrasi negara hendaklah tidak lepas dari hasil analisis aspek-aspek tersebut. Guna terciptanya administrasi negara yang lebih baik lagi.
